Ringkasan oleh Leo AI :
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengungkapkan bahwa DPR RI menyembunyikan draft pasal-pasal RUU KUHAP setelah menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil pada Juli 2025. Meskipun YLBHI telah mengirim surat permintaan keterbukaan informasi publik, draft hasil perbaikan tidak pernah diberikan kepada mereka. Pada pertengahan November, Panja tiba-tiba mengadakan rapat dan mengesahkan RUU di Komisi 3, kemudian hanya dalam 4 hari langsung disahkan di Paripurna tanpa memberi kesempatan kepada masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan ahli pidana untuk mempelajari draft terakhir. Isnur menilai ada upaya sengaja untuk mempercepat pengesahan tanpa partisipasi publik, bahkan draft 115 halaman baru diupload pada pagi hari menjelang sidang Paripurna.